Implementasi Wawasan Nusantara
1. Implementasi Wawasan Nusantara
Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola
pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan
Negara.
a. Implementasi dalam kehidupan politik, adalah
menciptakan iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan
pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.
b. Implementasi dalam kehidupan ekonomi, adalah
menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
c. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya, adalah
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati
segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan
merupakan karunia sang pencipta.
d. Implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan,
adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela Negara
pada setiap WNI.
Sosialisasi Wawasan Nusantara
1. Menurut sifat/ cara penyampaian :
a. Langsung
= ceramah, diskusi, tatap muka
b. Tidak langsung = media massa
2. Menurut metode penyampaian :
a. Ketauladan
b. Edukasi
c. Komunikasi
d. Integrasi
Materi Wawasan disesuaikan dengan tingkat dan macam
pendidikan serta lingkungannya supaya bisa dimengerti dan dipahami.
Tantangan
Dalam Implementasi Wawasan Nusantara
Tantangan implementasi wawasan :
1. Pemberdayaan Masyarakat
John Naisbit dalam bukunya “Global Paradox” menyatakan
Negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan
dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan
nasional hanya dapat dilaksanakan oleh Negara-negara maju dengan button-up
planning, sedang untuk Negara berkembang dengan top-down planning karena adanya
keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan
operasional berupa GBHN.
Kondisi nasional (pembangunan) yang tidak merata
mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas.
Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.
2. Dunia Tanpa Batas
a. Perkembangan IPTEK
Mempengaruhi pola fikir, pola tindak masyarakat dalam
aspek kehidupan. Kualitas sumber daya manusia merupakan tantangan serius dalam
menghadapi tantangan global.
b. Kenichi Omahe dalam bukunya “Borderless Word” dan “The
End of Nation State” menyatakan : dalam perkembangan masyarakat global,
batas-batas wilayah Negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap,
namun kehidupan dalam satu Negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global
yang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang makin individual.
Untuk dapat menghadapi kekuatan global suatu Negara harus mengurangi peranan
pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan
masyarakat.
3. Era Baru Kapitalisme
a. Sloan dan Zureker
Dalam bukunya “Dictionary of Economics” menyatakan
kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta
atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan
pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang
dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba
guna sendiri.
Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk
mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan
mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat sehingga diperlukan strategi baru
yaitu adanya keseimbangan.
b. Lester Thurow
Dalam bukunya “The Future of Capitalism” menyatakan:
untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru
yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis. Di era
baru kapitalisme, Negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan
eksistensinya di bidang ekonomi menekan Negara-negara berkembang dengan menggunakan
isu-isu global yaitu demokrasi , hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.
4. Kesadaran Warga Negara
a. Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban
Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan
kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat
dipisahkan.
b. Kesadaran Bela Negara
Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan
adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan,
kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas
SDM, transparan dan memelihara persatuan.
Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela Negara
mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.
Sumber : Muchyi, H.Achmad,
Dkk, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Gunadarma, Jakarta.